Kalkulator PPh 21 TER: hitung potongan gaji karyawan & pajak freelancer

Sejak 1 Januari 2024, potongan PPh 21 pegawai tetap untuk masa pajak Januari sampai November tidak lagi dihitung dengan menyetahunkan penghasilan. Pemberi kerja cukup mengalikan penghasilan bruto sebulan dengan tarif dari tabel Tarif Efektif Rata-rata (TER) sesuai kategori PTKP pegawai. Biaya jabatan, iuran pensiun, dan PTKP sudah “terbungkus” di dalam tarif efektif tersebut, jadi tidak dikurangkan lagi setiap bulan.

1. Tentukan status PTKP di awal tahunStatus perkawinan dan jumlah tanggungan (maksimal 3) per 1 Januari menentukan besaran PTKP — misalnya TK/0 sebesar Rp54.000.000 atau K/3 sebesar Rp72.000.000.
2. Petakan ke kategori TERTK/0, TK/1, dan K/0 masuk kategori A; TK/2, TK/3, K/1, dan K/2 masuk kategori B; K/3 masuk kategori C.
3. Jumlahkan penghasilan bruto sebulanGaji pokok, tunjangan tetap, dan penghasilan teratur lain — termasuk bonus atau THR pada bulan diterimanya — menjadi dasar pengenaan.
4. Cocokkan lapisan tarif pada tabel TERSetiap kategori punya tabel lapisan sendiri: makin besar bruto, makin tinggi persentase tarif yang berlaku atas seluruh bruto bulan itu.
5. Kalikan — selesai untuk bulan ituHasil perkalian adalah PPh 21 yang dipotong bulan tersebut. Di Desember, pemberi kerja merekonsiliasi dengan tarif Pasal 17 atas penghasilan setahun.

Kategori TER sepenuhnya ditentukan oleh status PTKP. Tabel pertama memetakan status ke kategori; tiga tabel berikutnya menampilkan lapisan tarif TER yang paling sering dipakai — lapisan lengkap sampai penghasilan di atas Rp1,4 miliar per bulan tersedia di Lampiran PMK 168/2023, dan kalkulator di atas sudah memuat seluruhnya.

Bagi pegawai tidak tetap yang dibayar harian, berlaku TER harian: penghasilan sampai Rp450.000 per hari tarifnya 0%, dan di atas Rp450.000 sampai Rp2.500.000 per hari tarifnya 0,5% dari bruto harian (di atas itu: tarif Pasal 17 × 50% bruto). Pegawai tidak tetap yang dibayar bulanan memakai TER bulanan sesuai kategorinya.

Tarif Pasal 17 bersifat berlapis: hanya bagian PKP yang masuk lapisan tertentu yang dikenai tarif lapisan itu. Tarif inilah yang dipakai untuk rekonsiliasi Desember karyawan dan untuk seluruh perhitungan pajak tahunan freelancer.

Freelancer dan pekerja bebas berstatus bukan pegawai, sehingga tidak memakai tabel TER. Ada dua lapis perhitungan yang perlu dibedakan: potongan oleh klien setiap kali fee dibayar, dan pajak terutang setahun yang dihitung sendiri di SPT Tahunan.

Lapis pertama — potongan klien. Klien berbentuk badan (PT, CV, yayasan, instansi) wajib memotong PPh 21 atas fee-mu dengan dasar pengenaan 50% dari penghasilan bruto, dikenai tarif progresif Pasal 17 dan dihitung kumulatif sepanjang tahun dari pemberi kerja yang sama. Karena potongan ini tidak memperhitungkan norma dan (umumnya) PTKP, total yang dipotong selama setahun sering lebih besar daripada pajak terutangmu — kelebihannya menjadi lebih bayar yang bisa direstitusi atau dikompensasi lewat SPT. Pengecualian: bila penghasilanmu bersifat berkesinambungan dari satu pemberi kerja, kamu berNPWP, dan tidak punya penghasilan lain, akumulasi dasar pengenaan dapat dikurangi PTKP.

Lapis kedua — hitungan setahun dengan NPPN. Daripada mencatat biaya riil (pembukuan), pekerja bebas dengan peredaran bruto di bawah Rp4,8 miliar setahun boleh memakai Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN): penghasilan neto dianggap sebesar persentase tertentu dari bruto, sesuai jenis profesi dan wilayah dalam Lampiran PER-17/PJ/2015. Untuk kebanyakan jasa profesional — dokter, pengacara, akuntan, arsitek, notaris, konsultan, penilai, aktuaris, hingga desainer, programmer, penulis, dan penerjemah — persentasenya 50%. Syaratnya: menyelenggarakan pencatatan dan memberitahukan pemakaian NPPN ke DJP dalam 3 bulan pertama tahun pajak; tanpa pemberitahuan, kamu dianggap memilih pembukuan. Penghasilan neto hasil norma lalu dikurangi PTKP dan dikenai tarif Pasal 17 — hasilnya pajak terutang, yang dikurangi total bukti potong klien untuk mendapat kurang/lebih bayar.

Satu hal yang sering terlewat: jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas dikecualikan dari PPh final 0,5% untuk UMKM (PP 55/2022), jadi freelancer profesional tidak bisa memilih skema final omzet — jalurnya adalah NPPN atau pembukuan dengan tarif Pasal 17 seperti di atas.